Warga bingung pelaksanaan PKPB
Video

Warga bingung pelaksanaan PKPB

SITUASI wabah virus corona (Covid-19) kembali mengkhawatirkan hingga pemerintah harus memberlakukan Pemberlakuan Tata Tertib Gerakan Bersyarat (PKPB) di Sandakan, Papar dan Tuaran, Sabah dan Klang, Selangor selama dua minggu mulai 9 Oktober 2020.

Pengumuman Menteri Senior (Keamanan), Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob tentang PKPB yang diberlakukan di Klang, bagaimanapun, telah menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat Selangor, khususnya Klang.

Jika PKPB diberlakukan di kabupaten Klang juga melibatkan kabupaten Kapar karena menurut portal resmi Dinas Pertanahan dan Kabupaten Klang, Klang melibatkan dua mukim yaitu Klang dan Kapar.

Distrik Klang juga memiliki dua otoritas lokal (PBT), yaitu Dewan Kota Klang dan Dewan Kota Shah Alam.

Sehari setelah pengumuman, Ismail Sabri akhirnya menjelaskan posisi sebenarnya.

“Setelah mendapat saran dari Kementerian Kesehatan Malaysia dan berdiskusi dengan Menteri Besar Selangor, akhirnya pemerintah memutuskan bahwa PKPB hanya melibatkan kecamatan Klang dan bukan wilayah lain seperti Port Klang dan Kapar,” katanya.

Mengomentari isu pemerintah yang menyebabkan hampir satu juta orang Klang salah, Pemimpin Redaksi Harian Sin Chew Lidah mengatakan, harus mengambil pelajaran dari kejadian ini agar tidak terulang lagi.

“Karena pengumuman yang dilakukan pemerintah terlalu tergesa-gesa dan tidak terlalu akurat, akhirnya membuat masyarakat Klang berada dalam ketidakpastian.

“Pada saat yang sama, media sosial menyebarkan berbagai berita yang tidak dapat dikonfirmasi sebagai berita asli atau palsu.

“Banyak yang menyerbu pusat perbelanjaan untuk melakukan panic shopping sementara beberapa pergi ke kantor polisi untuk mendapatkan izin perjalanan dan sebagainya,” tulis surat kabar itu.

Surat kabar itu berpandangan bahwa tindakan PKPB harus diberlakukan di daerah-daerah yang berisiko tinggi penyebaran Covid-19.

“Namun, untuk meluncurkan penegakannya, kerja sama dan diskusi antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian sangat penting.

“Untuk keputusan pemberlakuan PKPB di kecamatan Klang, jika pemerintah Federal mengadakan diskusi terlebih dahulu dengan pemerintah negara bagian Selangor, masyarakat Klang tentu akan mendapatkan informasi yang akurat dan jelas,” tulis Sin Chew Daily.

Sejak Covid-19 menyebar di negara kita lebih dari enam bulan lalu, pemerintah Malaysia telah menerapkan berbagai tingkatan PKP.

Selama periode itu, pemerintah Federal, pemerintah negara bagian dan berbagai lembaga dan departemen pemerintah telah membuktikan kemampuan mereka untuk mengatasi masalah yang muncul.

“Semua pihak yang terlibat perlu menjalankan tugasnya secara lebih profesional agar masyarakat tidak mendapatkan informasi yang tidak akurat.

“Setiap penyebaran berita palsu tidak hanya akan merepotkan masyarakat, tetapi juga akan memaksa masyarakat untuk melakukan gerakan yang tidak perlu untuk meningkatkan penyebaran virus Covid-19 dengan lebih mudah,” tulis surat kabar itu.

*Ong Boon Teck adalah Wakil Editor Berita Sinar Harian

Posted By : result hk 2021