Korupsi dan politik
Video

Korupsi dan politik

KOMISI Komisi Anti-Korupsi Malaysia (MACC) adalah salah satu lembaga yang secara finansial dikelola dan dikelola oleh Departemen Perdana Menteri (JPM) Malaysia.

Secara formal urusan sehari-hari dilakukan secara mandiri dan tidak memihak oleh para pejabatnya di bawah pengawasan Direktur Jenderal tanpa campur tangan pihak manapun.

Namun, hal ini tidak menghilangkan keraguan sebagian masyarakat Malaysia yang mempertanyakan kebebasan dan netralitasnya.

Sebagai mantan anggota Panel Permusyawaratan dan Pemberantasan Korupsi (PPPR) MACC, saya berpendapat bahwa selama MACC ‘membayar sendiri’ dengan JPM, banyak orang dapat membantah objektivitas dan netralitasnya.

Masyarakat juga sering menuduh MACC rentan terhadap campur tangan dan manipulasi JPM.

Coba kita berpikir out of the box. Yang pertama adalah memastikan bahwa MACC berada di atas semua lembaga eksekutif negara dan hanya melapor kepada Yang di-Pertuan Agong (YDPA) dan Parlemen Malaysia.

Kedua, pemilihan direksi dilakukan berdasarkan meritokrasi yang melibatkan wawancara, rekam jejak yang sangat baik, serta pemungutan suara dari panel pemilih yang ditunjuk oleh DPR.

Indeks Persepsi Korupsi (IPR) atau Corruption Perceptions Index (CPI) diterbitkan oleh Transparency International (TI) setiap tahun dan tidak sepi dari kritik. Namun, laporan TI ini tetap dihormati oleh banyak negara di dunia dan laporan tahunan TI cabang Malaysia terus diikuti hingga hari ini.

Kita dapat memikirkan tiga alasan utama mengapa manusia terus terjebak dalam lingkaran setan korupsi.

(1) Selalu merasa tidak mampu dan tidak pandai mensyukuri nikmat hidup.

(2) Mengikuti cara hidup para pemimpin yang terlibat korupsi politik.

(3) Tidak mau mengkritik sistem masyarakat yang korup.

TI mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi.

Korupsi mengikis kepercayaan, merusak demokrasi, menghambat pembangunan ekonomi dan pada gilirannya memperburuk ketidaksetaraan, kemiskinan, fragmentasi sosial dan krisis lingkungan.

Mengungkap korupsi dan memaksa mereka yang korup untuk bertanggung jawab hanya dapat terjadi jika kita memahami cara kerja korupsi dan sistem yang memungkinkannya untuk terus melakukannya.

Korupsi dapat mengambil banyak bentuk:

(1) Seorang pejabat publik mengklaim hadiah saat melakukan layanan.

(2) Politisi menyalahgunakan uang rakyat dan memberikan proyek publik kepada teman, keluarga, dan pemodal mereka.

(3) Perusahaan menyuap pejabat untuk proyek besar.

Transparansi administrasi proyek dan sistem manajemen diperlukan untuk memerangi korupsi.

Kita bisa bertanya aspek mana dalam definisi korupsi oleh TI dan MACC yang bertentangan dengan Islam.

Jika ada, tentu para mufti dan ulama Malaysia tidak tinggal diam menghadapi kriteria korupsi.

Pada 2017, Malaysia menduduki peringkat ke-62 dalam daftar negara paling tidak korup di sektor publik. Pada 2018, Malaysia berada di peringkat ke-61.

Rekor terbaik yang diraih Malaysia adalah peringkat ke-23 pada tahun 1995 dari sekitar 90 negara.

Pada tahun 2019 Malaysia (Skor 53) melompat 10 anak tangga untuk berada di posisi ke-51.

Ini adalah kejutan yang menggembirakan dan terjadi di bawah pemerintahan Pakatan Harapan.

Sepanjang tahun ini, kinerja Malaysia di beberapa indeks global lainnya juga membaik.

Untuk tahun 2020, performa Malaysia turun ke peringkat 57 dari 180 negara dengan skor 51/100.

Jika kita tidak terlihat gigih memerangi korupsi, kinerja negara akan anjlok lagi.

* Datuk Profesor Dr Mohamed Hatta Shaharom adalah Ketua Yayasan Ikram Malaysia

Posted By : result hk 2021