Kembalikan tolok ukur Islam
Video

Kembalikan tolok ukur Islam

JIKA kita telaah sejarah, kita akan menemukan bahwa sebelum kedatangan penjajah, Malaya telah menerapkan syariat Islam dalam urusan kehidupan sehari-hari.

Semua masalah diadili di hadapan Sultan, penguasa daerah dan sebagainya berdasarkan hukum Islam dalam segala hal termasuk urusan keluarga, muamalat dan kejahatan.

Hal ini terjadi setelah Sultan memeluk agama Islam, masyarakat berbondong-bondong untuk bertauhid kepada ALLAH SWT.

Catatan tertulis tentang hukum dan aturan Islam dalam beberapa tulisan seperti Hukum 99 Perak, Hukum Kanun Melaka dan lain-lain adalah bukti bahwa ada ketentuan hukum Islam yang diterapkan secara sistematis.

Setelah Inggris menduduki Malaya, Inggris dan Penguasa Melayu menandatangani beberapa perjanjian atau yang disebut perjanjian.

Dalam perjanjian itu diatur bahwa Residen Inggris diizinkan datang dan memberikan bantuan ahli dalam mengurus urusan negara kepada Sultan.

Namun Residen tidak akan ikut campur dalam penyelenggaraan agama dan pelaksanaan syariat Islam di Malaya. Sayangnya, saat itu tafsir Islam dipersempit.

Pada saat itu, urusan hukum mulai dibagi menjadi aspek-aspek tersendiri. Hukum muamalat atau transaksi dianggap sebagai urusan duniawi yang tidak ada hubungannya dengan Islam.

Inggris juga memperkenalkan tiga piagam yang disebut Piagam Keadilan pada tahun 1807, Piagam Keadilan Kedua pada tahun 1826 dan Piagam Keadilan Ketiga pada tahun 1885.

Semua itu bertujuan untuk mengangkat standar hukum Inggris dan secara tidak langsung menenggelamkan dan mengesampingkan hukum Islam yang pernah dipraktikkan sebagai lex loci (hukum lokal).

Campur tangan langsung dalam urusan keluarga Muslim di Malaya juga terjadi pada tahun 1880.

Inggris telah memperkenalkan sebuah peraturan yang disebut Ordonansi Perkawinan Muhammad dengan tujuan menentukan sejauh mana hukum Islam dapat diterima dan diakui oleh pengadilan.

Dengan berlakunya ordonansi itu pula, ambisi dan upaya Inggris untuk memisahkan antara urusan sipil dan agama yang telah direncanakan sejak kedatangannya di Malaya mulai terlihat begitu jelas.

Mulai awal tahun 1950-an, diberlakukan Administrasi Hukum Islam Selangor 1952 yang memuat soal pendirian Majelis Agama Islam Selangor dan Adat Melayu yang membantu Sultan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan Islam dan adat Melayu.

Hak dan wewenang Majlis, aturan rapat, pembentukan Departemen Agama Islam, pengangkatan Mufti dan Komite Fatwa serta pembentukan Pengadilan Kadi juga disebutkan dalam undang-undang tersebut. Aspek keluarga disediakan tetapi tidak rinci.

Hal-hal yang dimaksud menyangkut pertunangan, perkawinan, perceraian, pemutusan perkawinan, harta perkawinan, hak asuh anak, pemeliharaan anak dan istri, anak sah dan sebagainya. Isi UU Administrasi 1952 sebenarnya lebih banyak memasukkan berbagai hukum administrasi agama Islam. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Administrasi tahun 1952, maka diberlakukannya kembali kode Undang-undang Muhammadiyah yang mulai berlaku.

Pemberlakuan Hukum Administrasi telah dilaksanakan di negara bagian lain yaitu Kelantan, Terenganu, Pahang, Penang, Melaka, Negeri Sembilan, Kedah, Perlis dan akhirnya Perak.

Jika ditelaah, ketentuan tentang perkawinan dalam Undang-Undang Administrasi 1952 sebenarnya hampir sama dengan ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan Muhammad.

Penggunaan kalimatnya hampir sama kecuali perubahan kata Registrasi dan Kadi saja.

Sudah saatnya kita mengembalikan posisi tinggi hukum Islam!

*Datuk Zainul Rijal Abu Bakar adalah Presiden Asosiasi Pengacara Muslim Malaysia

Posted By : result hk 2021