Benar-benar ingin dikunci?
Nasional

Benar-benar ingin dikunci?

‘KUNCITARA,lockdown,lockdown ‘, apakah Anda benar-benar ingin jam malam diterapkan, banyak orang membicarakannya akhir-akhir ini.

Tak cukup di aplikasi WhatsApp, ada juga yang pura-pura menanyakan jam malam di situs sosial.

Ada juga yang berbagi informasi bahwa jam malam akan diberlakukan sebelum Ramadhan dan Syawal.

Ini mengundang kemarahan publik!

Tahukah Anda, tindakan itu justru membawa Anda ke jalur hukum?

Tidak ada alasan bagi Anda untuk sekedar berbagi informasi, ketika informasi tersebut belum otentik dan dikhawatirkan palsu.

Selama bekerja sebagai jurnalis di pengadilan dan meja kejahatan, saya malas dengan alasan ‘Maaf Pak, saya tidak tahu itu informasi palsu, saya hanya membagikannya dengan teman-teman media sosial saya’.

Anda sebenarnya menghadapi tindakan hukum sesuai dengan 4 (1) ordonansi darurat (Essential Powers) (No.2) 2021.

Ini memberikan hukuman penjara maksimum tiga tahun atau denda tidak melebihi RM100.000 atau keduanya, setelah terbukti bersalah.

Tidak hanya itu, Anda dapat didenda hingga RM1.000 untuk setiap hari selama pelanggaran berlanjut setelah keyakinan.

Apalagi, menjelang Ramadhan dan Syawal, banyak yang berebut menjadi yang pertama berbagi berita tentang jam malam dan pengetatan perintah pengendalian pergerakan (PKP). Seharusnya merekalah yang pertama mengetahuinya.

Saya mulai mengutip ‘Saya kenal polisi, dekat dengan orang-orang Kementerian Kesehatan Malaysia (Depkes)’ dan bahkan ada yang mau mengasosiasikan kerabat dengan menteri.

Apakah Anda benar-benar ingin merayakan Syawal di bawah jam malam, tiga tahun berturut-turut?

Tidak dapat melakukan iktikaf di masjid, merayakan Idul Fitri bersama orang tua di desa dan mengunjungi kuburan.

Namun untungnya beberapa hari lalu, pemerintah menegaskan tidak berencana melaksanakan PKP secara besar-besaran seperti sebelumnya.

Menurut Menteri Pertahanan Senior Datuk Seri Hishammuddin Hussein, pemerintah tidak mengesampingkan mengambil tindakan lebih ketat menyusul wabah varian Omicron yang baru-baru ini dilaporkan.

Ia mengatakan, dengan mempertimbangkan paparan Menteri Kesehatan Khairy Jamaluddin Abu Bakar tentang penularan varian Omicron Covid-19, sejauh ini melibatkan 245 kasus.

Dia mengatakan itu dikonfirmasi sebagian besar karena kembalinya pelancong dari luar negeri.

Bahkan, Khairy Jamaluddin juga mengingatkan semua pihak untuk tidak mengangkat isu tersebut, dengan mengatakan ‘Jangan sebut kata ‘L’ (lockdown).

Meski PKP merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menurunkan kasus Covid-19, namun sebenarnya berdampak besar, tidak hanya memberikan stabilitas ekonomi negara tetapi juga masyarakat.

Ya, kita semua khawatir dengan merebaknya wabah baru Covid-19, namun menyebarkan berita tersebut belum tentu hanya akan mengundang hal-hal negatif ke masyarakat.

Kita harus tetap tenang, mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Kita juga bisa mengedukasi masyarakat agar tidak menjadi agen penyebaran berita bohong.

Waspadai aplikasi MySejahtera dan minum dosis booster vaksin sesuai jadwal yang diberikan.

Harapan kami tahun 2022 menjadi tahun untuk membebaskan diri dari belenggu Covid-19 dan kami berharap upaya kami akan membuahkan hasil.

Bagi mereka yang masih menolak untuk mengambil vaksin, kami juga berharap mereka akan berubah pikiran demi kebaikan semua pihak.

Vaksin tersebut terbukti berhasil menurunkan kasus Covid-19 dan tidak merugikan bagi yang mengonsumsinya.

Kami berharap mereka yang menolak vaksin juga berhenti menyebarkan informasi palsu.

*Noor Azlida Alimin adalah Reporter Sinar Harian

Posted By : togel hongķong 2021