Akhir stres ibu, nenek ‘mengajar’ PdPR
Nasional

Akhir stres ibu, nenek ‘mengajar’ PdPR

PERALIHAN Tahap 4 Rencana Rehabilitasi Nasional (PPN) dalam keadaan darurat memang ditunggu-tunggu oleh seluruh warga Malaysia.

Sebab, semakin banyak sektor yang bisa dibuka dan masyarakat mendapatkan kebebasan meski masih terikat dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan pemerintah.

Penulis meyakini bahwa salah satu bukaan sektor yang paling dinanti oleh orang tua adalah pendidikan.

Namun tidak demikian, sejak Perintah Pengendalian Gerakan (PKP) diterapkan secara nasional, anak-anak tidak bisa lagi belajar di sekolah dan harus menjalani Pelaksanaan Pembelajaran di Rumah (PdPR).

Setelah Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, dan Melaka memasuki Fase 4 PPN, sekolah akan dibuka sepenuhnya di negara bagian itu mulai 8 November.

Kementerian Pendidikan (MOE) dalam keterangannya menginformasikan, meski PPN Tahap 4 di negara bagian itu berlaku efektif hari ini, operasional lembaga pendidikan di negara bagian berdasarkan penetapan PPN Tahap 4 baru akan dimulai pada 1 November.

Pada tanggal tersebut, kata dia, melibatkan penerimaan siswa SD Tingkat Satu (Tahun Satu, Dua dan Tiga) serta siswa Sekolah Menengah Bentuk Tiga dan Empat.

Sementara itu, kehadiran siswa sekolah dasar Tingkat Dua (Tahun Empat, Lima dan Enam) serta kelas transisi, sekolah menengah Form Satu dan Dua untuk negara bagian Melaka, Selangor dan Kuala Lumpur serta Putrajaya akan dimulai pada 8 November. .

Pernyataan itu sampai batas tertentu sangat meyakinkan orang tua di Lembah Klang, terutama mereka yang memiliki anak di Level Satu.

Mungkin untuk siswa sekolah menengah tidak ada masalah tetapi untuk siswa sekolah dasar khususnya kelas 1, mereka merasa cukup sulit untuk fokus dan menangani sesi PdPR sendiri.

Maklum, setelah hanya beberapa bulan sekolah, teman dan guru pun hanya ingin tahu, tiba-tiba harus belajar sendiri di rumah akibat pemberlakuan PKP di seluruh tanah air.

Sehingga orang tua atau wali harus mengambil alih tugas guru ‘mengajar’ dalam sesi PdPR.

Bagi penulis yang harus bekerja dan memiliki anak di Kelas 1, diakui cukup menantang karena mereka harus membagi waktu untuk fokus pada pekerjaan anak dan pekerjaan sekolah yang sebenarnya.

Namun penulis beruntung karena ada ibu-ibu yang bersedia membantu mengasuh anaknya selama sesi PdPR.

Namun terkadang terdengar juga keluh kesahnya saat membantu mengajar cucu khususnya untuk mata pelajaran Pendidikan Seni Rupa.

Nenek harus membantu memotong dan mewarnai lukisan itu. Sayangnya, cucu saya ada masalah, nenek saya juga ‘pulang’ untuk tugas sekolah.

Maka dengan pengumuman dibukanya kembali sekolah tersebut, tidak hanya para orang tua, para nenek juga lega ketika cucu-cucu dapat kembali bersekolah.

Kehilangan beban ‘mengajar’ di rumah setelah beberapa bulan harus menjadi ‘guru’.

Dari sisi lain, pembukaan sekolah juga dapat meringankan masyarakat kurang mampu yang sebelumnya harus berbagi telepon untuk memastikan anak-anak dapat menjalani sesi PdPR bahkan secara bergilir.

Pilihan

Namun, orang tua atau wali juga diberikan pilihan untuk tidak menyekolahkan anaknya.

Seperti yang diinformasikan oleh Menteri Senior Pendidikan, Datuk Dr Mohd Radzi Md Jidin September lalu, ketidakhadiran siswa tidak akan dianggap sebagai pelanggaran disiplin tetapi orang tua harus menulis surat kepada sekolah tentang masalah tersebut.

“Tidak ada surat peringatan yang diberikan, tetapi orang tua hanya perlu menjelaskan tentang ketidakhadiran.

“Masalah itu akan berlaku sampai akhir masa sekolah tahun ini,” katanya.

Apapun pilihan ada di tangan kita sebagai orang tua untuk mengizinkan anaknya kembali bersekolah atau tidak mengikuti pandemi Covid-19 yang belum mereda meski sudah terkendali.

Jika orang tua memutuskan untuk menyekolahkan anak, pastikan mereka tahu untuk menjaga diri dan SOP bahkan ketika bersemangat untuk berkumpul kembali dengan teman dan guru.

* Farah Nabila Mohamed Saris adalah Editor Sinar Harian

Posted By : togel hongķong 2021